Apalah Arti Sebuah Nama?

“Apalah arti sebuah nama” adalah sepenggal kalimat yang dipopulerkan oleh novelist dunia Shakespeare dalam novelnya yang fenomenal “Romeo and Juliet”. Pemilihan nama, termasuk juga istilah seringkali dianggap remeh dan tidak penting. Yang penting kan substansinya… begitu pendapat sebagian orang. Tapi benarkah demikian?

Ternyata, efek yang dapat ditimbulkan dari pemilihan nama atau istilah tidaklah sesimpel apa yang dikatakan Shakespeare dalam novelnya itu. Sebagai contoh, secara makna, apa bedanya antara kafir dan non–muslim? Tetapi, secara nilai rasa, apa bedanya? Kira – kira, mana yang lebih memiliki rasa antara kafir dan non–muslim?

Banyak di antara kaum Muslimin yang tidak menyadari akan hal ini. Akibatnya, tidak jarang mereka terpedaya bahkan turut memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya diharamkan dalam Islam. Misalnya saja demokrasi, “jalan tengah”, dan sebagainya.

Penggunaan Istilah

Setiap kata dapat memiliki beberapa hakikat:
1. Haqiqat lughawiyah wadh’iyah (hakikat bahasa buatan manusia)
2. Haqiqat lughawiyah ‘urfiyah (hakikat bahasa yang terkait dengan tradisi)
3. Haqiqat lughawiyah syar’iyah (hakikat bahasa yang dibuat oleh syara’)

Haqiqah wadh’iyah menunjukkan makna yang dibuat manusia untuk sesuatu, misalnya rajulun (laki–laki), asadun (singa), syarbun (minum), dll. Haqiqat ‘urfiyah adalah lafadz yang telah beralih makananya dari makan wah’iayh ke makna lain yang telah masyhur di tengah masyarakat seperti daabbatun yang makna asalnya adalah segala sesuatu yag merayap di bumi, namun kemudiaan makna beralih menjadi khusus menunjuk pada binatang berkaki empat. Atau dalam bahas Indonesia misalnya “orang tua” yang awalnya bermakna setiap orang yang sudah tau, beralih maknanya menjadi parents (ayah dan ibu).

Sedangkan haqiqat syar’iyah menunjukkan pada makna tertentu yang ditentukan oleh syara’ dan menunjukkan pada makna selain dari makna wadh’iyah ataupun ‘urfiyah, misalnya kata shalat. Secara wadh’iyah berarti doa tetapi makna yang dikehendaki syara’ adalah suatu rangkaian aktivitas tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai syarat–syarat tertentu. Demikian pula dengan kata jihad, iman, kufur, Islam, dll. Kesemuanya itu telah memiliki makna syar’i tertrentu yang berbeda dari makna wadh’iyahnya.

Dalam memaknai sebuah kata atau istilah, seharusnya yang dilihat terlebih dahulu adalah makan syar’i-nya. Jika kata tersebut tidak memiliki makna syar’i, maka carilah makna ‘urfiyahnya. Dan jika tidak ada juga, barulah beralih pada makan wadh’iyahnya. Ketentuan ini berlaku untuk semua kata dari bahasa apa pun. Meski memang makna syar’i hanya dimiliki oleh kata dalam bahasa Arab. Sedangkan kata–kata di luar bahasa Arab hanya memiliki makna ‘urfiyah dan makna wadh’iyah. Seperti misalnya kata Demokrasi, People Power, Hak Asasi Manusia (HAM), Undang–Undang, Konstitusi, dll. Semuanya menunjukkan pada makna tertentu yang telah ditetapkan oleh pembuatnya dan menjadi makna yang diakui oleh masyarakatnya (makna ‘urfiyah) sehingga ketika kita akan mengadopsinya ke dalam bahasa kita atau hendak menggunakan kata tersebut kita harus memaknainya sma dengan makna aslinya yaitu makna yang dikehendaki oleh pembuatnya, tidak boleh membuat makna sendiri.

Sungguh, ALLAH telah melarang penggunaan kata dan istilah yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Dalam QS. Al Baqarah [2]: 275 ALLAH berfirman “…yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ‘sesungguhnya jual – beli itu sama dengan riba’, padahal ALLAH telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba.” Pada ayat ini terdapat larangan keras memakai kata “riba” untuk menunjukkan makna “jual–beli”

Juga simaklah ayat ke–14 dari QS. Al Hujurat: “Orang–orang Arab Badui berkata ‘Kami telah beriman’, katakanlah ‘Kami telah Islam’ karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian…”
Perhatikanlah! Betapa ALLAH mengajarkan kita untuk berhati–hati dalam menggunakan istilah.

Maka, tidak boleh mengatakan demokrasi sama dengan musyawarah karena fakta di antara keduanya adalah sangat jauh berbeda. Musyawarah adalah bagian dari Islam yang berupa kativitas penguasa meminta pendapat kepada rakyatnya dalam hal–hal yang bersifat teknis–strategis dalam ranah mubah. Sedangkan demokrasi berasal dari Barat sekuler yang merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang berdasarkan pada prinsip sekulerisme yang menafikkan peran Tuhan dalam ranah kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah sumber kekuasaan sekaligus pemegang kedaulatan. Dalam demokrasi, rakyatlah penentu benar–salah sehingga dalam menentukan apa pun, selalu merujuk pada keinginan rakyat, apa pun itu. Sedangkan dalam musyawarah, hal–hal yang boleh dimusyawarahkan hanyalah hal – hal yang berada pada ranah mubah, penentu benar–salah tetaplah syara’. Dalam demokrasi, firman ALLAH dipinggirkan sedangkan dalam musyawarah, firman ALLAH adalah rujukan utama dan pertama. Berdasarkan hal ini, haram bagi kita untuk mengambil demokrasi apalagi menganggapnya bagian dari Islam dan menyebarkannya.

Demikian pula haram menyamakan antara “people power” dengan “kekuasaan berada di tangan ummat”. Haram pula mengatakan kesetaraan gender sama dengan ajaran Islam yang menganggap kedudukan laki–laki dan perempuan sama di mata syari’ah. Tidak pula berbeda keharamannya dengan mengatakan “keadilan sosial” sama dengan konsep Islam tentang keadilan.

Mengambil Istilah Asing

Kaharusan berhati – hati dalam menggunakan istilah tidak secara otomatis melarang kita untuk mengambil istilah asing. Ada kalanya kita diperkenankan mengambil istilah–istilah asing tertentu. Suatu istilah asing boleh diambil atau tidak dilihat apakah makna aslinya (makna yang dikehendaki pembuatnya) diakui oleh Islam atau tidak. Jika makna aslinya diakui oleh Islam, maka istilah / kata tersebut boleh untum diambil. Namun, jika makna aslinya tdak diakui oleh Islam, maka kata / istilah tersebut haram untuk diambil.

Beberapa kata / istilah asing yang boleh untuk diambil misalnya Undang–Undang dan Undang–Undang Dasar (konstitusi) karena makna asli undang–undang adalah seperangkat aturan yang digunakan negara untuk mengatur rakyatnya. Hal ini diakui oleh Islam. Sedangkan makna asli UUD (konstitusi) adalah seperangkat aturan menjadi dasar negara, mengatur bentuk negarasistem pemerintahan, serta wewenang penguasa. Ini pun diakui dalam Islam. Kebolehan ini hanya berlaku sebatas pada penggunaan istilahnya saja. Ada pun terkait dengan isinya, tentu saja harus kembali merujuk pada hukum syara’ yang terkait dengannya.

Sedangkan contoh istilah asing yang tidak boleh diambil misalnya adalah demokrasi, people power, keadilan sosial, HAM, moderat, dll.

Ketidakpahaman sebagian kaum Muslim tentang peggunaan istilah ini telah membawa mereka pada jebakan Barat untuk mengahncurkan Islam. Lihatlah mereka yang memperjuangkan demokrasi dan tanpa sadar semakin meminggirkan Islam dari ranah kehidupan. Lihatlah mereka yang terjebak pada strategi belah bambu yang dilakukan oleh Barat dengan istilah Islam Moderat vs Islam Garis Keras atau Ekstrimis. Lihat juga mereka yang dengan gagah berani memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan gender.

Referensi:
Mafahim Islam

Yogyakarta, 15 Rabi’uts Tsani 1432 H
Sunday, March 20, 2011
9.09 a.m.

Di tempat “pengungsia”
Kontrakan “Tazkiyatun Nafs”

Haafizhah Kurniasih

Bagaimana Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s