Terima Kasih ya Demokrasi….

Terima kasih ya Demokrasi….

“Kalian itu seharusnya berterima kasih pada demokrasi karena berkat kebebasan berpendapat dalam demokrasilah kalian bisa lantang menyuarakan pemikiran kalian! Berkat Demokrasi kalian bisa bebas menyerukan syari’ah dan Khilafah!” begitulah kira–kira ungkapan kekesalan para pengemban demokrasi kepada pengemban da’wah yang seringkali menghujat demokrasi. Sepitas seolah–olah pernyataan itu benar. Apalagi jika berkaca pada apa yang terjadi di Indonesia pra dan pasca reformasi (yang sering dikaitkan sebagai tonggak demokratisasi Indonesia). Pada masa pra reformasi yang diidentikan dengan pemerintahan otoriter, mana bisa sih seruan syari’ah dan khilafah bisa digaungkan dengan lantang? Pada masa itu bisa dibilang aktivitas da’wah sangat terbatas dan harus ekstra hati–hati. Bandingkan dengan era pasca reformasi. Gaung da’wah terdengar setiap saat, aktivitas da’wah terlihat setiap hari secara terbuka bahkan seringkali melibatkan ribuan massa. Sampai di sini sepertinya pengemban da’wah memang harus berterima kasih pada Demokrasi.

Tapi… mari kita cermati. Seruan untuk berterima kasih pada Demokrasi sesungguhnya adalah pengakuan secara tidak langsung bahwa Demokrasi bukanlah bagian dari Islam. Pengakuan bahwa Demokrasi dan Islam adalah dua hal yang berbeda, yang satu “menumpang” pada yang lain. Sesuatu yang patut kita syukuri, setidaknya mereka telah mengakui bahwa Demokrasi bukanlah bagian dari Islam, tidak lagi menganggap bahwa Demokrasi adalah realisasi Islam itu sendiri.

OK, memang di negeri ini yang menganut Demokrasi, kita bisa menyuarakan Islam dengan cukup lantang. Tapi apakah ada hubungan sebab–akibat antara penerapan Demokrasi dengan menggemanya suara da’wah Islam? Apakah berarti jika tidak ada Demokrasi da’wah Islam tidak akan terdengar? Mari kita lihat sejarah. Sebelum Demokrasi ditanamkan secara paksa di tengah–tengah kaum Muslimin (baca: ketika Khilafah masih berdiri tegak). Apakah da’wah Islam tidak berkembang? Justru pada saat itu, saat tidak ada Demokrasi di tengah–tengah kaum Muslimin, da’wah Islam berkembang dengan pesatnya. Da’wah di dalam dan luar negeri. Artinya, berkembangnya da’wah Islam tidak ada kaitannya dengan Demokrasi.

Selanjutnya, mari kita bandingkan antara da’wah Islam di luar Demokrasi (dalam hal ini ketika Khilafah masih tegak berdiri) dan da’wah dalam Demokrasi. Da’wah di luar Demokrasi fokus dengan da’wah untuk mengembangkan masyarakat Islam yang telah ada agar semakin berkualitas dan selanjutnya membangun negara Islam menjadi negara adi daya. Sedangkan da;wah dalam Demokrasi mengharuskan kita melakukan dekonstruksi terhadap Demokrasi sambil membangun masyarakat Islam sebelum berbicara tentang meningkatkan kualitas masyarakat Islam, apatah lagi berbicara untuk membangun negara Islam menjadi negara adi daya. Lha wong negaranya belum ada dan bahkan para pengemban Demokrasi ramai–ramai menolaknya dengan alasan Demokrasi…

Mungkin bisa dianalogikan seperti ini. Pasca semburan lumpur panas LAPINDO 2006 lalu sebagian masyarakat Sidoarjo mendapatkan sejumlah uang ganti rugi dari pemerintah untuk membangun kembali rumahnya. Mungkin di antara mereka ada yang kemudian dapat membangun rumah baru dengan uang tersebut. Lalu kita katakan kepada mereka, “Kalian itu harusnya berterima kasih pada LAPINDO. Berkat jasa LAPINDO menyemburkan lumpur panas, kalian mendapatkan uang dari pemerintah dan bisa membangun rumah baru!”. Ada yang berani bilang begitu? Waaah, bisa digebukin warga sekabupaten! Masyarakat yang semula sudah hidup nyaman, kemudian sebagian besar kehidupannya hancur oleh suatu musibah, lalu dia mendapatkan sedikit bantuan untuk membangun kembali sebagian kehidupanny yang telah hancur tersebut, lantas harus berterima kasih kepad pihak yang sedikit banyak berkontribusi terhadap musibah tersebut?

Demikian juga dengan ummat Islam… Ummat Islam yang semula hidup nyaman dalam naungan sistem Islam, kemudian naungan itu dihancurkan atas nama Demokrasi yang menyebabkan hancurnya masyarakat Islam. Setelah hancur, masyarakat pun diajak untuk “membenci” Islam atau setidaknya dipaksa untuk mengacuhkan Islam dengan alasan “Ini kan Negara demokratis, tidak boleh ada satu agama yang berada di atas agama lainnya…”. Ummat Islam pun dipaksa diam dan nrimo ketika agama, nabi, bahkan Tuhannya dilecehkan atas nama kebebasan berpendapat oleh Demokrasi. Lalu ketika kami bangkit melawan dengan pisau yang dipakai Demokrasi untuk “membunuh” Islam—kebebasan berpendapat—, lalu kami disuruh berterima kasih pada Demokrasi? Maaf, saya tidak sudi!

Kami tidak akan pernah sudi mengambil pisau kebebasan berpendapat itu jika Demokrasi tidak pernah “membunuh” Islam dengan pisau itu. Bahkan kami sama sekali tidak memerlukan Demokrasi dengan segenap perangkatnya. Yang sebenarnyalah kehadiran Demokrasi di negeri–negeri kaum Muslimin telah menambah berat kerja kami. Yang seharusnya kami bisa focus bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat Islam dan membangun negara adidaya, kini kami harus memahamkan kekeliruan Demokrasi di tengah–tengah ummat terlebih dahulu. Tapi baiklah, jika pun kami dipaksa harus berterima kasih pada Demokrasi karena pahala seseorang salah satunya berbanding lurus dengan beban kerja yang dia lakukan. Maka, saya akan katakan “Terima kasih ya Demokrasi… Kau telah memberiku peluang berpahala lebih banyak karena berkatmu kerja da’wah yang harus aku lakukan semakin besar….”

Tegal, 23 Ramadhan 1433 H
Saturday, August 11, 2012
10.09 WIB.

Haafizhah Kurniasih

Bagaimana Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s