SJSN dan BPJS, Solusi Terbaikkah?

Health+Insurance+ClaimSJSN dan BPJS, Solusi Terbaikkah?

Pepatah mengatakan “Kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi kurang bermakna”. Ya, kesehatan adalah sesuatu paling berharga yang dimiliki oleh setiap manusia. Manusia akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan kembali kesehatannya ketika sakit. Harta menjadi tidak ada artinya jika dihadapkan dengan kesehatan. Tidak diragukan lagi bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok masyarakat dan setiap orang berhak mendapatkan akses kesehatan yang memadai.

Sayangnya….
Realita berkata saat ini tidak semua orang dapat memperoleh akses kesehatan yang memadai. Ada banyak kasus pasien ditolak berobat karena keterbatasan biaya. Tidak sedikit pula orang yang terpaksa membiarkan anggota keluarganya yang sakit tetap terbaring di rumah karena mengetahui kemungkinan besar mereka tidak akan sanggup menanggung biaya pengobatan yang harus dibayar dan akhirnya harus menemui ajal dalam keadaan sakit yang tidak terobati. Banyak pula yang terjebak pada pengobatan alternatif yang tidak rasional, bahkan menjurus kepada kesyirikan dan tentu saja pengobatan alternatif yang dipilih tersebut tidak dapat mengantarkan pada kesembuhan bahkan tidak jarang menimbulkan masalah baru. Fenomena dukun cilik Ponari hanyalah satu dari sekian banyak contohnya.

Tentu saja hal tersebut mengundang keprihatinan banyak kalangan. Tidak berhenti sebatas pada keprihatinan, banyak kalangan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk melakukan analisis penyebab dan solusi atas masalah ini. Didapatlah kesimpulan bahwa biaya kesehatan itu memang sangat mahal dan sakit selalu datang secara tiba–tiba, jarang bisa diprediksi apalagi direncanakan sedangkan kultur masyarakat kita masih belum terbiasa menyisihkan anggaran untuk keperluan tak terduga seperti sakit. Menghimbau agar masyarakat menabung untuk mempersiapkan diri menghadapi sakit yang tak terduga, rasanya sulit. Bagaimana tidak? Untuk makan sehari–hari saja seringkali tidak mencukupi. Meminta kerelaan para tenaga medis untuk meringankan biaya pengobatan? Lebih tidak mungkin lagi. Jika pasiennya hanya satu atau dua orang, mungkin bisa tetapi yang terkendala dalam mengakses kesehatan karena masalah biaya berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan orang. Meminta negara untuk menanggung seluruh biaya kesehatan rakyatnya? Rasanya pun sulit. Negara mengaku beban subsidai yang ditanggung negara telah begitu berat, hutang negara pun menumpuk hingga tujuh turunan baru bisa dilunasi.

Lantas, bagaimana solusinya? Bagaimana pun tetap harus ada solusi atas permasalahan ini! Sebagian yang pernah menetap di luar negeri dan merasakan pelayanan kesehatan di sana serta melihat bahwa akses kesehatan di negeri orang jauh lebih baik mencoba mencermati apa sebabnya. Ternyata jawabannya adalah asuransi kesehatan semesta, yaitu seluruh warga negara diikutsertakan sebagai peserta asuransi kesehatan. Perusahaan asuransilah yang menanggung biaya pengobatan yang harus dibayar pasien.

Niat baik para penggagas asuransi kesehatan semesta patut kita apresiasi akan tetapi apakah ini benar–benar solusi terbaik?

Sekilas tentang SJSN dan BPJS

Konsep asuransi kesehatan semesta itu dituangkan dalam program Sistem Jaminanan Sosual Nasional (SJSN) yang akan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai definisi yang tercantum dalam Undang–Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 1, BPJS didefinisikan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dari definisi ini, keberadaan BPJS diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh rakyat akan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial, termasuk jaminan kesehatan.

Akan tetapi yang dimaksud sebagai “jaminan sosial” yang dengannya kebutuhan dasar rakyat (dalam konteks tulisan ini adalah jaminan kesehatan), adalah “rakyat harus menjamin dirinya sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut”. Hal ini tersirat dari Pasal 1 ayat 3 dan 6 yang menyatakan bahwa dana jaminan sosial diperoleh dari iuran para peserta yang dikelola oleh BPJS untuk membiayai operasional program jaminan sosial. Iuran yang dimaksud adalah sejumlah dana yang disetorkan baik oleh peserta, pemberi kerja dan / atau pemerintah.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 10, BPJS antara lain bertugas untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, dan mengelola dana tersebut. Sedangkan menurut pasal 11, BPJS juga berwenang untuk menagih pembayaran iuran dan menginvestasikan dana tersebut.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah keikutsertaan rakyat dalam asuransi kesehatan semesta ini berifat wajib. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 16. Bahkan, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi mulai dari sekadar teguran, denda, hingga terhalangnya pihak tersebut untuk memperoleh pelayanan publik tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 17.

Bukan Solusi Terbaik

Meskipun kita patut menghargai niat baik dari para pengusung gagasan asuransi kesehatan semesta, namun sejumlah kekeliruan dalam gagasan ini juga patut kita kritisi. Kekeliruan utama dalam gagasan asuransi kesehatan semesta ini adalah keharusan rakyat untuk menjamin dirinya sendiri sembari melepaskan tanggung jawab Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Meskipun dibalut dengan istilah “jaminan kesehatan” serta janji berbagai pelayanan kesehatan yang akan diterima, sejatinya program asuransi—apalagi bersifat wajib dan diancam dengan sanksi—ini justru menambah beban rakyat dengan premi yang harus dibayar. Premi ini akan menambah beban pengeluaran rakyat di tengah kebutuhan yang juga kian mahal. Dengan premi sebesar Rp.22.500,00 per kapita per bulan untuk pelayanan Rumah Sakit kelas 3, maka sebuah keluarga dengan 3 orang anak harus membayar premi Rp.112.500,00 per bulan. Bagi masyarakat kecil, uang ini sangat bermakna. Bukan tidak mungkin, demi membayar premi asuransi ini keluarga tersebut harus menurunkan kualiatas maupun kuantitas makananannya. Dampak penurunan kualitas dan kuantitas makanan ini tidaklah sederhana. Bagaimana jika salah satu anaknya masih balita yang tentu saja masih sangat membutuhkan asupan makanan dengan kuantitas dan kualitas baik untuk memenuhi kebutuhan gizinya agar tumbuh kembangnya optimal. Di samping itu, penurunan kualitas dan kuantitas makanan yang berdampak pada berkurangnya asupan gizi (bagi anak–anak maupun dewasa) pada gilirannya dapat menurunkan daya tahan tubuh yang mengakibatkan orang tersebut mudah terserang penyakit.

Memang benar bahwa Negara (dalam hal ini pemerintah) akan membantu warga miskin membayar premi akan tetapi standar miskin yang ditetapkan oleh Negara terlalu rendah, yaitu Rp.233.000,00 per kapita per bulan sedangkan yang memiliki pendapatan lebih tinggi itu sudah tidak dianggap miskin sehingga harus membayar preminya sendiri. Padahal, seseorang dengan penghasilan per kapita Rp.500.000,00/bulan pun masih belum bisa hidup layak, apalagi jika hidup di kota.

Kekeliruan selanjutnya adalah dibolehkannya BPJS untuk mengembangkan dana yang terkumpul dari masyarakat melalui investasi. Kebolehan BPJS menginvestasikan dana ini cukup berisiko karena investasi apa pun memiliki peluang untuk rugi. Jika BPJS melakukan investasi kemudian mengalami kerugian besar, lantas bagaimana dengan pembiayaan jaminan kesehatan yang harus ditanggungnya?

Selain potensi kerugian yang mungkin dialami BPJS, kebolehan BPJS melakukan investasi juga sangat mungkin dimanfaatkan oleh kepentingan bisnis tertentu. Dengan sifat kepesertaannya yang wajib bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta jiwa, tentu saja dana yang terhimpun dalam BPJS tidaklah sedikit. Ini sangat menggiurkan bagi pelaku bisnis.

Dari kedua poin di atas, terlihat cukup jelas bahwa program asuransi kesehatan semesta bukanlah solusi terbaik untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Alih–alih meringankan beban masyarakat ketika sakit, justru sebaliknya: program ini berpotensi menambah beban masyarakat bahkan ketika sehat. Selain itu, program ini juga terkesan kental dengan kepentingan bisnis mengingat dana yang terkumpul dari premi yang dibayarkan oleh masyarakat sangat besar dan boleh untuk diinvestasikan.

Menjamin Kesehatan Masyarakat

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditanggung oleh Negara. Negara harus menjamin terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat dan bukan sekadar memfasilitasi masyarakat untuk menjamin kesehatannya sendiri. Artinya, Negaralah yang harus menyediakan dan mendanai fasilitas serta pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Para pengelola Negara seharusnya berfikir sebagaimana Ummar bin Khaththab yang sangat serius memenuhi kebutuhan rakyatnya, sampai–sampai beliau sangat khawatir jangan sampai ada seekor keledai terperosok di wilayah kekuasaan beliau gara–gara jalan di wilayah tersebut rusak. Pemikiran yang demikian mengharuskan pengelola Negara mengambil kebijakan–kebijakan yang benar–benar dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya, bukan malah membebani rakyatnya. Termasuk memenuhi jaminan kesehatan masyarakat.

Jika Negara yang harus menjamin kesehatan masyarakat, dari mana dananya? Dana untuk menjamin kesehatan masyarakat—dan juga untuk menjamin kebutuhan dasar lainnya—bisa diambil dari SDA yang melimpah. Ingat bahwa Negara bukan sekadar pengurus RT yang tidak memiliki kewenangan mengelola SDA yang ada untuk memenuhi kebutuhan warga se–RT sehingga jika warga RT meminta fasilitas tertentu, pengurus RT harus meminta iuran kepada warga. Negara berbeda dengan pengurus RT. Negara memiliki kewenangan untuk mengelola SDA milik rakyat yang berlimpah. Tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas, kekayaan laut, hutan, dan sebagainya bisa dioptimalkan pengelolaannya sehingga dapat digunakan untuk membiayai berbagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Negara juga mempunyai BUMN yang seharusnya bisa dioptimalkan manajemennya agar dapat memberikan keuntungan maksimal yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.

Namun sayang sekali, kebijakan yang diambil oleh pengelola Negara (baca: pemerintah) Indonesia adalah memberikan SDA milik rakyat yang melimpah itu ke tangan asing dan kita cukup mendapatkan pajaknya yang tak seberapa. Pun memilih untuk memprivatisasi sejumlah besar BUMN dengan alasa inefisiensi karena banyaknya korupsi. Bukannya korupsinya yang diberantas, malah perusahaannya yang dijual, jadilah tertutup kemungkinan Negara mendapatkan untung dari perusahaan tersebut.

Sehingga, jika memang berniat tulus untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, langkah yang seharusnya ditempuh adalah tata kembali perekonomiannya, kelola dengan baik SDA, dan optimalkan kinerja BUMN sehingga Negara mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk kesehatan. Di samping itu, ketika kita berbicara tentang kesehatan masyarakat, hal yang harus diperhatikan bukan hanya sekadar pembiayaan pengobatan tetapi juga hal–hal lain seputar pemeliharaan kesehatan seperti menekan tingkat stress, sanitasi yang baik, polusi yang minimal, kebersihan yang terjaga, dan sebagainya.

Berikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan hal–hal tersebut di atas, bukan dengan asuransi!

Yogyakarta, 2 Rabii’ul Awwal 1434 H
Sunday, January 13, 2013
10.55 p.m.

(Ujian Farmakokinetika Klinik besok open book kan ya? Ehehehe…)

Haafizhah Kurniasih

Bagaimana Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s