Asuransi Kesehatan Semesta, Solusi Terbaikkah?

Health+Insurance+ClaimTahun 2014 sebentar lagi menjelang. Dicanangkan mulai tahun tersebut seluruh warga negara Indonesia akan ter–cover oleh asuransi kesehatan semesta yang dikelola oleh BPJS sebagai pelaksana dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Konsep asuransi kesehatan semesta ini diharapkan dapat menjadi solusi atas peliknya permasalahan kesehatan Indonesia mulai dari buruknya akses kesehatan hingga diskriminasi layanan kesehatan. Segenap insan kesehatan dan mereka yang peduli kesehatan masyarakat mendukung penuh program ini. Tapi benarkan program ini adalah solusi terbaik bagi kesehatan masyarakat?

Alih–alih menyelesaikan masalah kesehatan tanpa masalah, program asuransi kesehatan semesta ini justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pertama, karena keikutsertaannya yang bersifat wajib, program asuransi ini akan membebani masyarakat menengah ke bawah dengan premi yang cukup besar (di atas Rp. 20.000,00 per orang per bulan) di tengah kian melambungnya berbagai harga kebutuhan pokok. Bukan tidak mungkin, demi membayar premi asuransi, mereka terpaksa mengurangi belanja kebutuhan lain yang tak kalah pentingnya, yang paling parah adalah jika mereka terpaksa harus mengurangi kualitas dan kuantitas makanan.

BERNAS 8 Februari 2013Kedua, premi asuransi yang terkumpul dari 230 juta rakyat Indonesia adalah dana yang amat besar jumlahnya. Dana sebesar itu sangat rawan dipermainkan oleh para Kapitalis, apalagi aturan yang ada memperbolehkan BPJS untuk menginvestasikan dana tersebut tanpa batasan jenis investasi yang jelas. Sebagaimana yang kita ketahui, investasi selalu memilki dua kemungkinan: untung dan rugi. Pertanyaannya adalah jika investasi yang dilakukan oleh BPJS mengalami kerugian, siapa yang akan menanggung kerugian tersebut? Apakah tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan yang seharusnya ditanggung oleh BPJS?

Selain itu, konsep asuransi kesehatan semesta sejatinya tidak tepat disebut sebagai sistem jaminan nasional karena yang terjadi sebenarnya tidak ada yang menjamin kesehatan masyarakat kecuali dirinya sendiri. Konsep ini akan semakin membuat negara melepaskan tanggung jawabnya untuk melayani rakyatnya karena Negaralah yang sesungguhnya berkewajiban menanggung (termasuk juga mendanai) kesehatan masyarakat.

Konsep jaminan kesehatan masyarakat sesungguhnya adalah konsep yang baik jika saja Negara benar–benar memberikan jaminan tersebut, tidak sekadar memfasilitasi agar masyarakat menjamin dirrinya sendiri. Mungkin aka nada yang bertanya, jika Negara yang harus menjamin, dananya dari mana? Ingatlah bahwa negara bukanlah pengurus RT yang tidak memilki asset apa pun. Negara punya kewenangan untuk mengelola SDA yang melimpah agar keuntungannya dapat digunakan membiayai kepentingan masyarakat, termasuk memberikan jaminan kesehatan. Negara pun memiliki banyak perusahaan negara (BUMN). Namun sayang sekali, dengan alasan absurd negara malah memberikan kewenangan mengelola SDA kepada swasta, baik domestik maupun asing. Pun menjual BUMN dengan harga murah. Akibatnya, Negara tak punya cukup penghasilan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
Jika memang berniat memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, jangan setengah–setengah! Optimalkan pengelolaan SDA dan BUMN sehingga Negara mampu membiayai kesehatan masyarakat, bukan dengan asuransi!

Jombang, 7 Februari 2013
Khafidoh Kurniasih., S.Farm.
Aktivis Muslimah HTI

Bagaimana Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s