Kartu Jaminan Kesehatan: Sang Pemberi Harapan Palsu

baby
Publik kembali digemparkan dengan meninggalnya Dera Anggraini, bayi prematur yang mengalami kelainan saluran pernafasan. Dera meninggal setelah 8 Rumah Sakit tidak dapat merawatnya karena ketiadaan fasilitas NICU yang dapat digunakan untuk Dera. Kasus ini bukanlah kasus pertama. Sebelumnya telah banyak kasus serupa, baik yang terangkat di media maupun yang luput dari perhatian media. Fakta ini semakin membuktikan bahwa Negara ini belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi rakyatnya.

Ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di Indonesia memang memprihatinkan. Jika kita ambil kapasitas Rumah Sakit sebagai parameternya, maka kapasitas Rumah Sakit di Indonesia masih jauh dari cukup. Di Indonesia saat ini, dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya, baru memiliki 1.933 rumah sakit dengan kapasitas 120.000 orang/tempat tidur. Menurut WHO, idealnya 1 tempat tidur per 1000 penduduk. Seharusnya tersedia 240.000 tempat tidur. Kurang 100%. Itu baru dilihat dari kapasitas Rumah Sakit, belum dari fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit.

BERNAS 23 Februari 2013
Permasalahan ini menjadi bertambah pelik ketika pemerintah meluncurkan sejumlah program “jaminan kesehatan” seperti jampersal, jamkesmas, JKS, dll tanpa membenahi fasilitas kesehatan yang ada. Berbagai “jaminan kesehatan” tersebut seolah menjadi Pemberi Harapan Palsu bagi masyarakat. Pemegang kartu “jaminan kesehatan” tersebut dibuat merasa tenang, pasti akan mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa perlu memikirkan biayanya. Benar, masyarakat pemegang kartu “jaminan kesehatan” tak perlu memusingkan masalah biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, tapi sayangnya masyarakat tetap masih dihantui kemungkinan “ditolak” oleh Rumah Sakit karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit.

Semenjak diberlakukannya berbagai kartu “jaminan kesehatan”, jumlah pasien di Rumah Sakit melonjak tajam tetapi fasilitas yang ada tidak bertambah sehingga dengan sangat terpaksa pRumah Sakit seringkali menolak merawat pasien. Inilah yang dialami Dera. Orang tua Dera memang tidak perlu memikirkan biaya perawatan anaknya karena memegang KJS. Akan tetapi Dera tetap saja tidak bisa mendapatkan perawatan yang seharusnya dia terima karena semua fasilitas yang dia butuhkan sedang digunakan oleh pasien–pasien lain yang sama membutuhkannya dengan Dera.

Tidak cukup sampai di sini, berbagai “jaminan kesehatan” ini pun ternyate menimbulkan masalah baru bagi pihak pemberi layanan kesehatan karena pembayaran tagihan yang seringkali terlambat. Keterlambatan pembayaran ini tentu saja menambah berat beban bagi pemberi layanan kesehatan (misal Rumah Sakit) karena banyak bahan habis pakai yang harus dibeli. Jika sudah seperti ini, jangankan bisa menambah fasilitas Rumah Sakit untuk dapat mengimbangi bertambahnya jumlah pasien, untuk sekadar bisa tetap beroperasi melayani pasien pun berat.

Kita patut menghargai upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Akan tetapi, jaminan yang diberikan itu hendaknya tidak setengah–setengah seperti ini. Masyarakat tidak hanya butuh pembebasan biaya pengobatan tetapi yang lebih penting adalah ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Apalah artinya bebas biaya jika tidak tersedia fasilitasnya? Akhirnya hanya akan menjadi harapan palsu bagi masyarakat. Tentu kita berharap tidak akan ada lagi Dera yang lain dikemudian hari yang menjadi “korban” harapan palsu ini.

Khafidoh Kurniasih., S.Farm
Aktivis Muslimah HTI

Bagaimana Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s