Mahalnya Demokrasi Lahirkan Penguasa Korup

Demokrasi Mahal_miniMahalnya Demokrasi Lahirkan Penguasa Korup

Hingar–bingar pesta demokrasi di beberapa daerah baru saja berlalu dan akan segera disusul pesta demokrasi di daerah–daerah lainnya. Hampir tiap bulan kita menyaksikan pesta demokrasi entah berupa bilbup/pilwalkot, pilgub, pileg, hingga pilpres. Rangkaian pesta itu menghabiskan dana yang tak sedikit. Untuk pilgub Jabar, KPUD membutuhkan dana hampir Rp. 1T! Sedangkan untuk pilbup/pilwalkot dibutuhkan dana sekitar Rp.20M–Rp.70 M per pilkada. Bayangkan betapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk sekadar memilih pemimpin.

BERNAS 15 Maret 2013
Sayangnya, pemilihan yang mahal itu tidak menjamin dapat memilih pemimpin yang baik, bahkan cenderung menghasilkan penguasa yang korup. Buktinya, menurut data Kementrian Dalam Negeri sebanyak 474 Pejabat Daerah Terjerat Korupsi sebanyak 330 berstatus terpidana, 49 terdakwa, dan 95 orang tersangka. Sudah jatuh, tertimpa tangga rasanya tepat untuk menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia. Sudahlah dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraannya dihamburkan untuk memilih pemimpin, eh pemimpin yang terpilih adalah para penguasa yang korup.

Sebenarnya, bermunculannya penguasa–penguasa korup adalah konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Pasalnya, selain biaya penyelenggaraan “pesta” yang mahal, biaya kampanye yang harus dikeluarkan para calon juga besar. Sebutlah pasangan Aher–Dedy Mizwar menghabiskan dana Rp.30M hanya untuk 14hari masa kampanye sedangkan pasangan Foke–Nara Rp.62,6M. Para caleg pun mengeluarkan dana kampanye yang tak sedikit. Dana kampanye tersebut tentu saja tidak akan dianggap sebagai shadaqah yang diikhlaskan begitu saja melainkan sebagai modal yang harus kembali dan memberikan keuntungan. Padahal gaji beserta tunjangan Gubernur hanya Rp.8,4juta/bulan, Wakilnya Rp.6,72juta/bulan, penghasilan resmi anggota DPR RI sekitar Rp.50juta/bulan (belum dipotong oleh partai pengusungnya). Dengan masa jabatan 5tahun, cukupkah penghasilan mereka menutup modal kampanye yang telah dikeluarkan?

Inilah yang “memaksa” mereka untuk berlaku korup, baik korupsi secara “tradisional” maupun korupsi secara “elegan” dengan membuat UU/Perda/Pergub yang menguntungnya diri mereka serta peraturan yang melindungi koruptor (itulah kenapa pembuktian terbalik dan hukuman mati bagi para koruptor tidak pernah disahkan dalam UU). Hal ini bisa terjadi karena dalam Demokrasi rakyat berhak membuat hukum dan para pemimpinlah yang dianggap sebagai representasi rakyat untuk membuat hukum. Karena posisi penguasa membuat mereka berwenang membuat hukum yang menguntungkan, mereka pun tidak segan mengeluarkan banyak modal untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya, terjadilah lingkaran setan: uang untuk kekuasaan dan kekuasaan untuk uang.

Jalan satu–satunya untuk memutus lingkaran setan ini adalah dengan mengembalikan kewenangan membuat hukum ke tangan Pencipta manusia yang tidak memiliki kepentingan apalagi keinginan untuk meraup keuntungan.

Jombang, 30 Rabi’uts Tsaniy 1434 H
Tuesday, March 12, 2013
5.14 p.m.

Khafidoh Kurniasih., S.Farm
Aktivis Muslimah HTI

Bagaimana Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s