Asuransi Kesehatan Semesta: Solusi atau Masalah?

Asuransi Kesehatan Semesta: Solusi atau Masalah?

Health+Insurance+ClaimTahun 2014 segera menjelang. Mulai tahun tersebut akan diberlakukan asuransi kesehatan semesta yaitu program asuransi kesehatan yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Program ini akan dilaksanakan oleh BPJS sebagai badan pelaksana SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Oleh banyak kalangan asuransi kesehatan ini diharapkan menjadi solusi atas peliknya permasalahan kesehatan di Indonesia.

Seolah telah menjadi rahasia umum, banyak orang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai, salah satu penyebabnya adalah karena mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Bermula dari mahalnya biasa pelayanan kesehatan, banyak kasus pasien ditolak berobat karena keterbatasan biaya. Tidak sedikit pula orang yang terpaksa membiarkan anggota keluarganya yang sakit tetap terbaring di rumah karena mengetahui kemungkinan besar mereka tidak akan sanggup menanggung biaya pengobatan yang harus dibayar dan akhirnya harus menemui ajal dalam keadaan sakit yang tidak terobati. Banyak pula yang terjebak pada pengobatan alternatif yang tidak rasional, yang tidak mengantarkan pada kesembuhan, bahkan menimbulkan masalah baru. Fenomena dukun cilik Ponari hanyalah satu dari sekian banyak contohnya.

Menurut banyak kalangan, berbagai permasalahan tersebut terjadi karena masyarakat tidak terbiasa melakukan perancanaan keuangan untuk mengantisipasi datangnya penyakit atau musibah yang tiba–tiba. Oleh karenanya, keberadaaan asuransi kesehatan semesta yang bersifat wajib akan memaksa masyarakat untuk dapat mengantisipasi hal tersebut sehingga ketika tiba–tiba membutuhkan pelayanan kesehatan, masyarakat tak perlu pusing memikirkan biayanya. Maka, segenap insan kesehatan dan pihak lain yang peduli kesehatan beramai–ramai mendukung program ini demi kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Sekilas tentang BPJS

Undang–Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 1, mendefinisikan BPJS sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial guna menjamin agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dari definisi ini, keberadaan BPJS diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh rakyat akan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial, termasuk jaminan kesehatan.

Akan tetapi ternyata yang dimaksud sebagai “jaminan sosial” adalah “rakyat harus menjamin dirinya sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut”. Hal ini tersirat dari Pasal 1 ayat 3 dan 6 yang menyatakan bahwa dana jaminan sosial diperoleh dari iuran para peserta yang dikelola oleh BPJS untuk membiayai operasional program jaminan sosial. Iuran yang dimaksud adalah sejumlah dana yang disetorkan baik oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 10 dan 11, BPJS antara lain bertugas untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, dan mengelola dana tersebut, juga menagih pembayaran iuran dan menginvestasikannya.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah keikutsertaan rakyat dalam asuransi kesehatan semesta ini berifat wajib. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 16. Bahkan, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, denda, hingga terhalangnya pihak tersebut untuk memperoleh pelayanan publik tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 17.

Bukan Solusi Terbaik

Niat baik para penggagas program ini perlu kita apresiasi, akan tetapi kita juga harus tetap mengkritisinya. Alih–alih menyelesaikan masalah kesehatan tanpa masalah, program ini justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pertama, karena keikutsertaannya yang bersifat wajib, program ini akan menambah beban ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan premi sebesar Rp.22.500,00/orang/bulan untuk pelayanan Rumah Sakit kelas 3, maka sebuah keluarga dengan 3 orang anak harus membayar premi Rp.112.500,00 per bulan. Tentu saja ini akan sangat membebani di tengah kian melambungnya harga kebutuhan pokok. Bukan tidak mungkin, demi membayar premi asuransi, mereka terpaksa mengurangi belanja kebutuhan lain yang tak kalah pentingnya, yang paling parah adalah jika mereka terpaksa harus mengurangi kualitas dan kuantitas makanan. Memang benar bahwa Negara akan membantu warga miskin membayar premi akan tetapi standar miskin yang ditetapkan oleh Negara terlalu rendah, yaitu Rp.233.000,00 per kapita per bulan sedangkan yang memiliki pendapatan sedikit lebih tinggi dari itu sudah tidak dianggap miskin sehingga harus membayar preminya sendiri.

Kedua, premi asuransi yang terkumpul dari 230 juta rakyat Indonesia adalah dana yang amat besar jumlahnya. Dana sebesar itu sangat menggiurkan dan rawan dipermainkan oleh para Kapitalis, apalagi aturan yang ada memperbolehkan BPJS untuk menginvestasikan dana tersebut tanpa batasan jenis investasi yang jelas. Sebagaimana yang kita ketahui, investasi selalu memiliki dua kemungkinan: untung dan rugi. Pertanyaannya adalah jika investasi yang dilakukan oleh BPJS mengalami kerugian, siapa yang akan menanggung kerugian tersebut? Apakah tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan yang seharusnya ditanggung oleh BPJS?

Selain itu, konsep asuransi kesehatan semesta sejatinya tidak tepat disebut sebagai sistem jaminan nasional karena yang terjadi sebenarnya tidak ada yang menjamin kesehatan masyarakat kecuali dirinya sendiri. Konsep ini akan semakin membuat negara melepaskan tanggung jawabnya untuk melayani rakyatnya karena Negaralah yang sesungguhnya berkewajiban menanggung (termasuk juga mendanai) kesehatan masyarakat.

Menjamin Kesehatan Masyarakat

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditanggung oleh Negara. Negara harus menjamin terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat dan bukan sekadar memfasilitasi masyarakat untuk menjamin kesehatannya sendiri. Mungkin aka nada yang bertanya, jika kewajiban memberikan jaminan kesehatan dibebankan kepada Negara, lantas dari mana dananya?

Ingatlah bahwa negara bukanlah pengurus RT yang tidak memiliki aset apa pun sehingga hanya bisa bertindak sebagai fasilitator bagi warga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara memiliki kewenangan untuk mengelola SDA milik rakyat yang berlimpah. Tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas, kekayaan laut, hutan, dan sebagainya bisa dioptimalkan pengelolaannya sehingga dapat digunakan untuk membiayai berbagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Negara juga mempunyai BUMN yang seharusnya bisa dioptimalkan manajemennya agar dapat memberikan keuntungan maksimal yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Namun sayang sekali, dengan alasan absurd negara malah memberikan kewenangan mengelola SDA kepada swasta, baik domestik maupun asing dan mencukupkan diri mendapatkan pajak yang tak seberapa dari eksplorasi SDA tersebut. Pun memilih untuk memprivatisasi (baca: menjual dengan harga murah) sejumlah besar BUMN dengan alasan inefisiensi karena banyaknya korupsi. Bukannya korupsinya yang diberantas, malah perusahaannya yang dijual, jadilah tertutup kemungkinan Negara mendapatkan untung dari perusahaan tersebut. Akibatnya, Negara tak punya cukup penghasilan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Jika memang berniat memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, jangan setengah–setengah! Optimalkan pengelolaan SDA dan BUMN sehingga Negara mampu membiayai kesehatan masyarakat, bukan dengan asuransi!

Khafidoh Kurniasih., S.Farm
Aktivis Muslihah HTI

2 thoughts on “Asuransi Kesehatan Semesta: Solusi atau Masalah?

Bagaimana Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s