UKT: Tata Kelola Pendidikan yang Buruk

Publikasi PU UKT: Tata Kelola Pendidikan yang Buruk *
Khafidoh Kurniasih., S.Farm., Apt.**

Ada yang lain dari sistem pembayaran kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) tahun ini dibanding tahun–tahun sebelumnya. Jika pada tahun–tahun sebelumnya ada uang pangkal (khusus di UGM disebut SPMA) yang dibayarkan saat registrasi menjadi mahasiswa baru serta “uang semesteran”. Sesuai namanya, “uang semesteran” ini dibayar tiap semester; yang terdiri atas SOP (semacam fixed cost) dan BOP yang besarnya tergantung jumlah kredit SKS yang diambil. Di beberapa PTN juga ada biaya praktikum. Selain itu, menjelang akhir masa perkuliahan juga ada biaya KKN, kerja praktek, hingga biaya wisuda.

Mulai tahun ajaran 2013–2014 ini mahasiswa hanya perlu membayar satu jenis uang kuliah saja, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 tahun 2013 Pasal 1, UKT didefinisikan sebagai sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Sedangkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) didefinisikan sebagai keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN.

Ilustrasi sederhananya, PTN menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk mendidik seorang mahasiswa hingga lulus (misal sebesar A). Jika PTN merancang jenjang pendidikan tersebut ditempuh dalam 8 semester, maka biaya yang diperlukan tiap semester adalah A/8 (kita anggap B). B inilah yang disebut sebagai BKT. Pemerintah memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). BKT dikurangi BOPTN itulah yang disebut UKT, yang harus dibayar oleh mahasiswa.

Besarnya UKT tiap mahasiswa berbeda, tergantung universitas, jurusan, dan kemampuan ekonomi walinya. Ada delapan kategori UKT (UKT I paling rendah dan UKT 8 paling tinggi). Dalam Permen tersebut pemerintah mengamanatkan 5% mahasiswa dibebani UKT I (maksimal 500 ribu) dan 5% mahasiswa dibebani UKT II (maksimal 1 juta), selebihnya mahasiswa bisa dibebani UKT kategori lainnya yang besarnya bisa mencapai 25 juta/semester.

Menuai Pro Kontra

Kebijakan baru ini menuai pro dan kontra. Pihak pemerintah berdalih bahwa kebijakan ini mengusung konsep subsidi silang sehingga si miskin bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau sedangkan si kaya membantu membiayai pendidikan si miskin dengan membayar lebih mahal. Selain itu, menurut pemerintah sistem ini juga memudahkan wali dan juga PTN dalam mengelola keuangan karena biaya kuliah menjadi semacam fixed cost, tidak ada pengeluaran “tak terduga” pada semester–semester tertentu.

Sedangkan pihak yang kontra menyatakan kebijakan ini justru membuat pendidikan tinggi semakin menjadi “barang mewah” yang hanya akan bisa dinikmati orang–orang kaya karena UKT I&II hanya diperuntukkan bagi 10% mahasiswa miskin saja. Pihak kontra juga mengkhawatirkan sistem UKT ini akan membuat mahasiswa hanya berkutat pada masalah akademik saja tanpa mempedulikan soft skill, serta menumpulkan kepekaan dan kekritisan mahasiswa. Mahasiswa akan terfokus bagaimana caranya agar lulus tepat waktu karena mundur satu semester saja bisa berakibat melayangnya uang puluhan juta. Padahal, negeri ini membutuhkan orang–orang yang hanya cakap di bidang akademik tetapi juga memiliki soft skill, kepekaan serta kekritisan yang tinggi. Tanpa ketiganya, out put pendidikan tinggi hanya akan menjadi robot bernyawa saja.

Paradigma Penyelenggaraan Pendidikan yang Salah

Konsep uang pangkal + BOP + SOP dan UKT hanyalah masalah teknis pembayaran yang lahir dari paradigma yang sama. Keduanya lahir dari paradigma Kapitalisme—seperti yang diungkapkan Prof. Dr. Sofian Effendi—yang menganggap pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier yang komoditasnya adalah jasa transformasi orang yang tidak berpengetahuan dan tidak berketerampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan berketerampilan. Apalagi Indonesia telah meratifikasi General Agreement on Tariff and Services (GATS) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu dari 12 sektor jasa yang harus diliberalisasi. Dengan cara pandang demikian, maka penyelenggaraan pendidikan tak ubahnya seperti industry pada umumnya yang sangat bergantung pada kemauan pasar dan berorientasi profit.

Dengan demikian, seolah–olah negara (dalam hal ini pemerintah) hanya bertindak sebagai salah satu “produsen jasa” dan masyarakat sebagai konsumen jasa pendidikan. Sebagai produsen, pemerintah mengerti bahwa untuk dapat menyelenggarakan layanan pendidikan berkualitas, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mahalnya biaya ini membuat “harga jual” layanan pendidikan mahal. Di sisi lain jika “harga jual”-nya terlalu tinggi, tidak akan ada konsumen yang sanggup membelinya. Maka pemerintah memberikan BOPTN sebagai diskon tetapi jika diskon yang diberikan terlalu besar, “produsen pendidikan” akan rugi. Lalu muncullah solusi subsidi silang agar masyarakat tetap dapat mengakses pendidikan tanpa membuat “produsen pendidikan” merugi.

Adanya konsep subsidi silang antara mahasiswa kaya dan mahasiswa miskin semakin menegaskan upaya negara menghindari tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi warganya. Secara tersirat konsep ini menyatakan bahwa pendidikan bukan tanggung jawab negara melainkan tangggung jawab setiap warga negara dan warga yang kaya harus membantu warga yang miskin untuk dapat mengenyam pendidikan.

Islam Memandang Pendidikan

Tingginya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas adalah realitas yang tak bisa disangkal. Baik negara yang berasaskan Islam atau pun bukan, jika ingin menyelenggarakan pendidikan berkualitas sama–sama membutuhkan biaya yang tinggi. Akn tetapi, kepada siapa biaya tersebut dibebankan, itulah yang menjadi pembeda antara negara berasas Islam dan selainnya. Islam memandang bahwa negara bertanggung jawab atas jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warga seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Oleh karenanya Khalifah—sebagai representasi negara—harus memastikan bahwa setiap warga negara terpenuhi kebutuhannya. Dalam konteks pendidikan, Khalifah wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Negara Khilafah juga berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan. Perlu digarisbawahi bahwa dalam hal penyelenggaraan pendidikan, Islam memandang negara bukan sekadar fasilitator yang memudahkan masyarakat untuk “membeli” fasilitas pendidikan yang mereka inginkan.

Negara wajib menyediakan semua itu sebagai bentuk pengasuhan kepada warganya, sebagaimana seorang ayah menyediakan fasilitas belajar bagi anak–anaknya. Tidak sekadar menyediakan fasilitas, Negara juga wajib membiayai pendidikan dan memastikan setiap warga bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada pasca perang Badar. Sebagaimana dipahami, 20% dari rampasan perang (termasuk tebusan tawanan) adalah milik ALLAH dan Rasul–NYA yang disalurkan ke Baytul Maal untuk mendanai kebutuhan masyarakat. Pasca Perang Badar, Rasulullah mempersilakan para tawanan untuk menebus dirinya sendiri dengan mengajari anak–anak kaum Muslimin membaca. Fragmen ini jelas menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung oleh negara.

Lalu, dari mana negara memperoleh dana untuk membiayai pendidikan? Dana tersebut diperoleh dari pos fai’ dan kharaj serta pos milkiyyah ‘amah. Seluruh pemasukan Negara Khilafah, baik yang dimasukkan di dalam pos fai’ dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah, boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan. Jika pembiayaan dari dua pos tersebut mencukupi maka negara tidak akan menarik pungutan apapun dari rakyat. Jika ternyata kurang, negara akan menghimbau agar kaum Muslimin memberikan sumbangan sukarela. Jika masih kurang juga, alternatif terakhir adalah menarik pajak dari orang–orang kaya. Demikianlah, Khilafah dapat menyelenggarakan pendidikan berkualitas tanpa membebani peserta didik dan walinya.

Dengan sistem yang seperti itu, peserta didik akan benar–benar terkonsentrasi untuk mengembangkan ilmu sepuasnya tanpa dibebani kekhawatiran tidak dapat melanjutkan sekolah karena kekurangan biaya. Dia dapat menikmati fasilitas sekolah / kampus sepuasnya untuk mengembangkan ilmu selama mungkin tanpa dikejar–kejar kewajiban harus segera lulus agar orangtuanya tak perlu lagi mengeluarka banyak uang untuknya.

Dari pendidikan yang dikelola seperti itulah lahir Imam Syafi’i anak yatim miskin yang semangat belajarnya begitu tinggi. Beliau dapat mengenyam pendidikan tanpa pernah sedikit pun dihinggapi kekhawatiran walinya tak dapat membiayai sekolahnya. Pun niat belajarnya tak pernah terkotori dengan semangat “balik modal” pasca lulus. Tanpa semangat “balik modal”, beliau yak perlu menjual murah ilmunya hanya demi setumpuk uang dan sepotong emas seperti yang banyak dilakukan ilmuwan–ilmuwan saat ini. Beliau benar–benar membaktikan ilmunya untuk masyarakat.

Sikap Kita

Menyikapi pro–kontra UKT, hendaknya kita tidak mencukupkan diri dengan sekadar menolak atau mendukung UKT karena sebagaimana dipaparkan di atas, UKT hanyalah teknis pendanaan yang lahir dari paradigma pendidikan a la Kapitalisme. Jika kita menginginkan pendidikan berkualitas yang mudah diakses oleh semua kalangan, maka yang seharusnya kita lakukan adalah mengubah tata kelola pendidikan a la Kapitalisme menjadi tata kelola pendidikan a la Islam. Dan satu hal yang perlu senantiasa kita sadari bahwa tata kelola pendidikan a la Islam tidak akan pernah bisa dilaksanakan tanpa diterapkannya tata kelola perekonomian yang juga a la Islam. Sedangkan ekonomi Islam tak akan pernah terlaksana tanpa dukungan politik dan pemerintahan Islam. Dengan kata lain, tata kelola pendidikan Islam hanya akan terlaksana jika didukung sistem–sistem lain yang juga berdasarkan Islam. Sehingga, jika kita benar – benar menginginkan akses pendidikan kualitas bagi seluruh kalangan, yang wajib kita lakukan adalah memperjuangkan tegaknya Islam dalam seluruh sendi kehidupan.

Tegal, 6 Dzul Qa’dah 1434 H
Thursday, September 12, 2013
10.01

*Disampaikan dalam Kajian Umum Mingguan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Chapter UGM “Saatnya Perempuan Bicara Persoalan Bangsa” Sabtu, 8 Dzulqa’dah 1434 H (14 September 2013)
** Aktivis Muslimah Hizut Tahrir Indonesia

Bagaimana Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s