Korupsi Merajalela, Apa yang Salah?

Korupsi Merajalela, Apa yang Salah?

(Harian BERNAS JOGJA Edisi Sabtu, 12 Oktober 2013)

BERNAS 12 Oktober 2013Publik kembali dikagetkan dengan berita kebobrokan institusi penegak hukum. Sekali lagi ulah penegak hukum justru melukai rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Konstitusi, satu–satunya institusi yang selama ini dianggap steril dari korupsi pun sekarang terjerat kasus korupsi. Tak tanggung–tanggung, Ketua MK Akil Mochtar terjaring dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK yang juga menyeret sejumlah nama lainnya dari DPR dan jajaran pemerintahan yang sekaligus meruntuhkan “dinasti” Banten.

Kasus ini semakin membuktikan bahwa korupsi telah menjerat seluruh kalangan. Lembaga legislatif telah lama diketahui sebagai sarang sejumlah besar koruptor. Kalangan pengusaha tak bisa lepas dari “kebutuhan” suap untuk memuluskan proyek–proyek besar. Kepolisian pun telah banyak petingginya yang terjerat kasus korupsi berupa suap hingga rekening gendut. Kalangan menteri juga telah banyak yang tenggelam dalam lumpur kehinaan korupsi. Lembaga yudikatif yang seharusnya menjadi penegak hukum dan keadilan pun dari hari ke hari semakin rapuh digerogoti tikus berdasi. Puncaknya sekarang ini ketika satu–satunya lembaga yang dianggap bersih ternyata pimpinannya malah tertangkap tangan menerima suap. Melihat fakta yang demikian, wajar jika mantan ketua MK Mahfudz MD menganggap sistem negara ini begitu bobrok dan kotor sampai–sampai jika ada malaikat yang memasukinya pun akan berubah menjadi iblis.

Tergerogotinya seluruh kalangan oleh perilaku korup membuktikan bahwa ada yang salah dengan sistem yang dieterapkan di Indonesia. Bukan sekadar individu pelaksana sistemnya yang bermasalah tetapi keduanya memang bermasalah. Dilihat dari individunya, memang tak bisa dipungkiri banyak yang telah kehilangan integritas dan berorientasi pada pengumpulan materi sebanyak–banyaknya. Bahkan cenderung menghalalkan segala cara demi mengeruk rupiah.

Celakanya, sistem hukum yang ada justru memfasilitasi keserakahan ini. Meletakkan kewenangan menentukan benar–salah serta berat–ringannya hukuman di tangan manusia sama artinya dengan memberikan ruang untuk perilaku korup. Manusia selalu memiliki kepentingan, maka ketika dia memiliki kewenangan untuk membuat hukum, tentu dia akan berusaha agar kepentingannya tidak terusik. Manusia juga cenderung bisa bersikap tegas jika tidak menyangkut dirinya tetapi melunak jika itu menyangkut dirinya atau keluarganya.  Simak saja bagaimana sikap Akil saat belum tertangkap, dia berani mengusulkan hukuman potong jari bagi koruptor. Tetapi ketika dia tertangkap tangan melakukan tindak korupsi dan ditanya pendapatnya tentang hukuman potong tangan, dia malah menampar wartawan yang menanyainya.

Demikianlah, selama kewenangan menentukan benar–salah dan hukum diserahkan kepada manusia, perilaku korup tidak akan pernah bisa diberantas. Satu–satunya jalan untuk memberantas korupsi adalah dengan ganti orang, ganti sistem! Kembalikan hak membuat hukum ke tangan Tuhan!

Khafidoh Kurniasih., S.Farm., Apt.

Aktivis Muslimah HTI

===================*******************===================
Korupsi Membuat Resah

Dewasa ini korupsi telah menjadi “penyakit” super serius yang dihadapi bangsa karena menjangkiti semua kalangan. Puncaknya, ketika ketua MK Akil Mochtar pun terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK. Dengan kejadian itu, habis sudah sisa–sisa kepercayaan masyarakat pada penyelenggara negara digerogoti tindak pidana korupsi. Wajar saja jika korupsi digolongkan ke dalam tindak pidana luar biasa yang begitu meresahkan.

Keresahan itu memunculkan gagasan untuk membentuk badan–badan khusus guna menangani masalah korupsi. Sebut saja KPK, lembaga [yang dianggap] “pahlawan” ini lahir dari keresahan atas maraknya tindak korupsi. Bertahun–tahun berlalu, ternyata keberadaan KPK belum mampu membasmi korupsi. Bahkan publik menyaksikan “penyakit” ini semakin parah menggerogoti negara. Lalu, belakangan muncullah ide dari salah seorang calon Kapolri untuk membentuk DENSUS Anti Korupsi.

Ide ini menuai pro dan kontra. Bagi yang pro, kemunculan Densus Anti Korupsi diharapkan dapat bersinergi dengan KPK dalam memberantas Korupsi. Sedangkan pihak kontra mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara KPK dan Densus. Selain itu, gagasan membentuk Densus juga dicurigai sebagai akal–akalan untuk menyedot dana negara yang justru bisa memunculkan ladang korupsi baru.

Masalah korupsi tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dengan lembaga–lembaga khusus karena akar masalah korupsi sejatinya ada pada mental individu dan sistem hukum yang mendukung. Lemahnya self control pada diri para pemegang kewenangan membuat mereka tidak canggung untuk berlaku korup. Self control ini menjadi sedemikian lemah pada diri seseorang karena dia jauh dari agama. Atau kalau pun berperilaku agamis, dia cenderung sekuler: hubungan Vertikalnya sama sekali tidak berpengaruh pada hubungan horizontalnya. Lemahnya self control ini diperparah dengan sistem hukum yang lemah dan hukuman yang tidak membuat jera.

Maka, mari kita enyahkan perilaku sekuler dan biarkan agama hadir serta mengatur dalam setiap sendi kehidupan, bukan hanya dihadirkan di sudut–sudut masjid. Kemudian, bangunlah sistem hukum yang kuat dan hukuman yang member efek jera. Niscaya, perilaku korup akan berkurang secara signifikan.

Khafidoh Kurniasih., S.Farm., Apt.
Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir

Bagaimana Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s